KEBUMEN, DN-II 5 November 2025 – Api kemarahan masyarakat Dukuh Kaligandu, Desa Podoluhur, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, memuncak. Kawasan yang seharusnya menjadi ikon Wisata Tengah Sawah (WATES) dan lokasi pemancingan kini bukan dihiasi keindahan, melainkan dibanjiri puluhan spanduk kecaman tajam yang mencerminkan hilangnya kepercayaan terhadap Pemerintah Desa (Pemdes) terkait pengelolaan Dana Desa (DD).
Aksi “teriakan visual” ini menjadi lonceng peringatan keras atas dugaan ketidakberesan dan minimnya akuntabilitas dalam penggunaan uang rakyat yang totalnya ditaksir mencapai Rp700 Juta dari beberapa tahun untuk keseluruhan proyek.
Proyek ‘Hambur-Hamburkan Uang’ dan Jejak Fisik yang Ambruk
Kekecewaan warga mencapai titik didih setelah melihat kontras antara besarnya anggaran yang dikucurkan dengan nihilnya hasil nyata. Proyek wisata yang diharapkan mendongkrak ekonomi desa justru dicap sebagai ‘hambur-hamburkan uang’ semata.
Di lokasi bekas proyek pemancingan, spanduk-spanduk dengan tulisan mencolok menjadi saksi bisu. Salah satu tulisan yang menggambarkan frustrasi total adalah: “Dibangun dengan Dana Desa tanpa ada Manfaatnya. Tolong Pak Jaksa ditindaklanjuti!!!!”
Seorang warga yang enggan diungkap identitasnya mengungkapkan kegeramannya:
> “Anggaran sudah sampai Rp700 Juta untuk membangun (keseluruhan proyek), tapi hasilnya mana? Dulu buat kolam pemancingan, atapnya sudah ambruk, tapi dibiarkan saja. Kenapa tidak dibenarkan? Ini uang rakyat!”
>
Kondisi proyek yang mangkrak dan terkesan dibiarkan rusak memunculkan pertanyaan kritis: Mengapa proyek yang menelan ratusan juta rupiah bisa ambruk begitu cepat dan dibiarkan tanpa perbaikan, padahal dananya bersumber dari desa?
Misteri Anggaran Bibit Ikan Rp50 Juta dan Tuduhan ‘Dana Desa Musnah’
Isu lain yang memperparah dugaan korupsi adalah klaim alokasi anggaran sekitar Rp50 Juta untuk pembelian bibit ikan di lokasi pemancingan.
“Kami tidak pernah melihat bibitnya. Kolamnya begitu-begitu saja,” tutur warga.
“Teriakan” lain yang terpampang jelas di spanduk menuding Pemdes secara langsung:
“Dana Desa Mubah” dan “MIA ko buat pemancingan” serta kalimat satir: “Data Tanpa Fakta dan Realita Itu Dusta.”
Selain itu, muncul dulu ada pembangunan talud menggunakan Dana Desa yang diduga dilakukan di tanah milik negara—sebab berada di jalur jalan yang sudah ambruk—memperkuat dugaan penyalahgunaan wewenang dan anggaran.
Bukan Sekadar Spanduk: Masyarakat Sudah Lapor Kejaksaan!
Kemarahan masyarakat Desa Podoluhur ini telah beranjak dari sekadar protes jalanan. Warga mengaku telah secara resmi melaporkan dugaan kejanggalan penggunaan dana desa ini kepada pihak Kejaksaan Negeri Kebumen.
Langkah tegas ini menunjukkan bahwa publik tidak lagi puas dengan janji-janji, melainkan menuntut pertanggungjawaban hukum. Spanduk-spanduk kecaman ini kini menjadi bukti visual yang tak terbantahkan dari sebuah krisis akuntabilitas di tingkat desa. 
Pemdes Belum Bisa Ditemui:
Menanti Klarifikasi di Tengah Badai Tuduhan
Hingga berita ini dinaikkan, upaya media untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi langsung dari Pemerintah Desa Podoluhur mengenai tuduhan dan kekecewaan yang disuarakan masyarakat belum membuahkan hasil.
Publik kini menanti dengan cemas: Apa jawaban Pemdes Podoluhur atas tudingan proyek Rp700 Juta yang ambruk, anggaran bibit ikan yang ‘gaib’, dan tuntutan akuntabilitas dari Kejaksaan?
Tim
About the Author
Eksplorasi konten lain dari
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
