Jakarta, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membuka Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Gelombang II Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia (RI). Dalam amanatnya, Mendagri mendorong para kepala daerah untuk terus meningkatkan kapabilitas pemerintahan.
“Kita menyadari bahwa kita memerlukan peningkatan kemampuan pemantapan kapabilitas para pimpinan daerah. Karena kita menggunakan prinsip pemerintahan kita yang semi-desentralisasi. Di mana ada sebagian kewenangan yang dimiliki diserahkan kepada daerah,” katanya saat menjadi Inspektur Upacara (Irup) pada Pembukaan KPPD Gelombang II Tahun 2025 di Lapangan Tengah, Kantor Lemhannas RI, Jakarta, Rabu (5/11/2025).
Mendagri mengungkapkan, kepala daerah memegang peran sentral dalam mengelola pemerintahan di wilayah masing-masing. Apalagi, Indonesia merupakan negara besar dengan tingkat kompleksitas administrasi yang tinggi. Ia membandingkan Indonesia dengan negara berpenduduk besar seperti Cina, India, dan Amerika Serikat yang berbasis daratan, sehingga tantangannya relatif lebih rendah. Kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan membuat pengelolaan pemerintahan menjadi jauh lebih menantang.
“Negara kepulauan, masyarakat yang tersebar di seluruh pulau, di gunung, di lembah, dan lain-lain. Jadi memang tidak gampang. Nah, ini semua diserahkan sebagian kewenangannya kepada daerah. Kepala daerah bisa mengeluarkan peraturan-peraturan, termasuk peraturan kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati,” ujarnya. 
Kebijakan tersebut, lanjut Mendagri, berdampak langsung pada masyarakat, sehingga kemampuan kepala daerah harus terus diperkuat. Terlebih lagi, kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada memiliki latar belakang beragam, tidak hanya dari kalangan birokrat, tetapi juga pengusaha, artis, hingga seniman.
“Sehingga memerlukan kemampuan-kemampuan khusus untuk sebagai pemimpin di daerah, yang membuat kebijakan untuk masyarakatnya. Dan masyarakat kita salah satu negara yang paling kompleks,” terangnya.
Mendagri juga menyebut empat tipologi masyarakat, yakni masyarakat berbasis informasi, industri, agrikultur, dan pra-agrikultur (terisolir). Indonesia memiliki seluruh tipologi tersebut, sehingga para pemimpin daerah perlu memiliki kemampuan manajerial dan teknis yang mumpuni untuk menghadapinya.
“Nanti, salah satu paket kemampuan untuk memperkuat wawasan Nusantara dan manajerial itu dilaksanakan di kelas, terutama di Lemhannas, dan kemudian nanti ada teknis pemerintahan di BPSDM [Kemendagri],” tambahnya.
Para peserta nantinya juga akan mengikuti pembelajaran di Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapura. Peserta akan diajak memperdalam cara berpikir kritis mengenai faktor-faktor yang membuat pelayanan publik di negara tersebut berjalan baik, serta melihat praktik yang relevan diterapkan di daerah. Pengalaman ini diharapkan memberi inspirasi bagi para kepala daerah agar sepulangnya nanti dapat mendorong lahirnya inovasi dan kreasi di wilayah masing-masing.
“Rekan-rekan akan mendapat kesempatan yang langka untuk mendapat [materi], meskipun cuma satu minggu di Lee Kuan Yew School of Public Policy yang merupakan bagian dari National University of Singapore dan juga akan melihat on the spot. On the spot melihatnya, enggak hanya di kelas. Kenapa ini begini, kenapa pendidikannya bagus, dan lain-lain,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Mendagri juga merasa déjà vu karena mengenang pengalaman di masa lalu. Saat itu dirinya menjadi peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) Lemhannas selama enam bulan pada 2011. “Saat itu kami disematkan sebagai peserta terbaik,” imbuhnya.
Sebagai informasi, acara ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto; Gubernur Lemhannas RI Ace Hasan Syadzily; Ketua Dewan Pembina Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) Purnomo Yusgiantoro; serta 25 kepala daerah terpilih peserta KPPD Gelombang II.
Red
About the Author
Eksplorasi konten lain dari
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
