PATI Jateng, DN-II “Publik Popini” Pati dibuat “lega” oleh berita bahwa Bupati Pati memutuskan tidak jadi menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250% serta mengembalikan sistem sekolah menjadi 6 hari.
Namun, di balik kabar yang terdengar manis ini kita perlu mengasah kewaspadaan agar tidak terlena oleh manuver politik yang sering muncul menjelang momentum demo akbar 13 Agustus, bisa jadi itu hanya janji gombal. (9/8/2025).
Kewaspadaan itu meliputi :
1. Kenaikan PBB 250% yang Menuai Gelombang Penolakan.
Rencana kenaikan PBB hingga 250% sebelumnya telah memicu kemarahan warga, terutama para petani, pelaku UMKM, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Alasan “penyesuaian nilai” yang disampaikan pemerintah daerah terasa jauh dari realitas ekonomi rakyat yang baru saja bangkit pasca pandemi.
Pembatalan ini bisa saja menjadi strategi meredam gejolak, bukan perubahan sikap mendasar. Jika alasannya hanya “menunda” atau “mengoreksi teknis”, kebijakan serupa berpotensi muncul kembali di masa depan.
2. Sekolah 6 Hari: Antara Janji dan Kepentingan.
Keputusan mengembalikan sekolah menjadi 6 hari disambut gembira oleh sebagian guru, terutama guru Madrasah, siswa, dan wali murid. Alasannya sederhana: ritme belajar lebih manusiawi, waktu istirahat cukup, dan aktivitas keagamaan atau keluarga dapat berjalan lebih baik.
Namun, perlu diingat: perubahan ini sebelumnya diubah menjadi 5 hari juga atas dasar “efisiensi dan efektivitas”. Artinya, kebijakan pendidikan di Pati cenderung berubah sesuai arah angin politik, bukan berdasarkan kajian mendalam.
3. Pola Politik “Maju Mundur Cantik”.
Pembatalan kebijakan yang sudah diumumkan sering kali merupakan bagian dari pola politik klasik:
Langkah Pertama: Mengeluarkan kebijakan yang memicu protes
Langkah Kedua: Menunggu respon publik
Langkah Ketiga: Lalu “mencabut” untuk menciptakan citra sebagai pemimpin yang mau mendengar rakyat Pola ini memang efektif untuk mengembalikan simpati publik, apalagi jika popularitas sedang turun. Namun, rakyat yang kritis akan menyadari bahwa masalah utamanya bukan pada pencabutan kebijakan, melainkan mengapa kebijakan yang merugikan rakyat itu muncul sejak awal.
4. Waspada Agenda Tersembunyi
Ada kemungkinan pembatalan ini menjadi bagian dari strategi:
1)Meredam konflik sementara, untuk memuluskan kebijakan lain yang lebih besar dampaknya.
2)Meningkatkan citra agar tidak di impeachment
3)Mengalihkan perhatian publik dari isu lain yang lebih krusial.
5. Tuntutan Masyarakat
Masyarakat Pati perlu menegaskan bahwa:
1)Kebijakan pajak harus dirancang berdasarkan kemampuan ekonomi rakyat, bukan ambisi pendapatan daerah semata.
2)Kebijakan pendidikan harus konsisten, berbasis kajian akademik, dan melibatkan partisipasi publik.
3)Transparansi dan akuntabilitas harus dijunjung tinggi dalam setiap proses pengambilan keputusan.
Kesimpulan:
Pembatalan kenaikan PBB dan kembalinya sekolah 6 hari memang patut disyukuri, tapi jangan sampai membuat rakyat terlena. Kewaspadaan, partisipasi aktif, dan kontrol publik adalah kunci agar kebijakan daerah benar-benar berpihak pada rakyat, bukan sekadar sandiwara politik sesaat.
Opini anggota KAHMI
About the Author
Eksplorasi konten lain dari
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
