KALIMANTAN BARAT, DN-II Praktik kotor dalam distribusi BBM subsidi di wilayah Kalimantan Barat makin mencolok. Dari antrean jerigen hingga dugaan spekulasi BBM yang melibatkan SPBU terus berlangsung terang-terangan. Yang mengejutkan, Pertamina mengetahui aktivitas tersebut dan seakan mendapat restu karena tidak melakukan tindakan apa-apa. Sabtu 12 Juli 2025
Menurut pengakuan Budi, salah satu pegawai Ritail Pertamina Pontianak, semua aktivitas SPBU di Kalbar telah termonitor real-time. Bahkan dikatakan telah terpantau lewat CCTV.
“Kami tahu SPBU mana buka, mana tutup. Semua CCTV terpantau langsung oleh kami,” katanya lewat sambungan telepon, saat dikonfirmasi oleh awak media.
Ionisnya, pelanggaran di lapangan justru semakin menjadi jadi. Antrian jerigen makin memadati SPBU di beberapa titik kota Pontianak, sehingga menimbulkan pertanyaan yang menjurus kepada pihak pertamina, apakah kondisi itu adalah ijin dari pertamina wilayah Pontianak?
“Jika semua SPBU diawasi kamera, mengapa antrean jeriken masih mengular tiap hari? Mengapa SPBU bisa buka tutup di luar jam operasional resmi tanpa sanksi? Dan bagaimana mungkin penyaluran BBM subsidi bisa masuk ke tangan spekulan? Pertanyaan-pertanyaan ini menggantung di udara, tanpa satu pun jawaban tegas dari Pertamina, ” sebut Aktivis di masyarakat.
Ketika wartawan berupaya mengonfirmasi langsung ke Pertamina di Pontianak, seorang petugas securiti langsung menghadang dan melarang awak media bertemu dengan pimpinan wilayah Pertamina Pintianak.
“Bapak mau lapor apa, nanti kami sampaikan. Kami mendapat arahan agar kalian diarahkan ke Depot. Nanti dari Depot hubungi Call Center 123. Karena pimpinan tidak mau memberikan jawaban, itu bukan kewenangan Pertamina Pontianak,” ungkap security.
Dalam pengakuannya, Budi bahkan menyebut bahwa antrean jerigen di SPBU adalah sesuatu yang sah-sah saja, asal mengantongi surat rekomendasi dari desa, pemda, atau bahkan BPH Migas.
Ada indikasi penyalahgunaan BBM yang dimana peruntukan nya untuk dimanfaatkan nelayan atau petani yang benar-benar butuh. Lalu, siapa yang memastikan bahwa rekomendasi ini tidak diperjual belikan?
“Pengawasan sudah digital, tapi pelanggaran tetap berjalan. Maka masyarakat pun bertanya. Apakah ini bukti ketidakmampuan Pertamina, atau justru pembiaran yang disengaja?”
Kecurigaan makin kuat bahwa telah terjadi pembiaran sistemik, atau bahkan keterlibatan oknum dalam jaringan mafia BBM subsidi. Masyarakat Pontianak kini menuntut pihak Pertamina untuk mengaudit total distribusi BBM subsidi oleh pemerintah, jika terbukti melanggar aturan, sanksi terbuka untuk SPBU nakal serta Penegakan hukum tanpa kompromi bagi oknum yang terlibat.
“Jika tidak ada langkah nyata, maka Pertamina akan dinilai bukan hanya lalai, tapi ikut bermain dalam kejahatan yang merampas hak rakyat. Ini bukan lagi soal antrean panjang atau drum berisi solar. Ini soal keadilan sosial yang dihancurkan oleh kelalaian dan kerakusan. Jika negara benar-benar hadir, maka mafia BBM tidak akan punya ruang bernapas.” ungkap Aktivis. (TIM)
About the Author
Eksplorasi konten lain dari
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
