JAGONGAN BEA CUKAI KUDUS (BECEKU) BERSAMA JURNALIS DALAM RANGKAIAN HARI PABEAN INTERNASIONAL TAHUN 2025. -

Jateng, DN-II Bertepatan awal tahun 2025 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus telah mengadakan kegiatan “Jagongan Beceku Bersama Jurnalis Dalam Rangkaian Hari Pabean Nasional Tahun 2025″

Maksud dan tujuannya adalah sebagai upaya mempererat hubungan silaturahmi dengan mitra insan pers dalam rangka Hari Pabean Internasional yang diperingati setiap tanggal 26 Januari, di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus meliputi wilayah Kabupaten Kudus, Pati, Jepara, Rembang dan Grobogan Dilaksanakan di Aula Gedung COLO,

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus, pada hari Kamis, 23 Januari 2025, menjadi momen diskusi santai dan gayeng membangun sinergi dan kolaborasi yang lebih harmonis sekaligus sosialisasi aksi dan solusi terkait Pemaparan Data Capaian Kinerja Tahun 2024 serta issue dan tantangan yang akan dihadapi oleh Bea dan Cukai Kudus tahun 2025 sekaligus Ramah Tamah Bersama awak media Dalam Rangka Peringatan Hari Pabean Internasional Tahun 2025 dan strategi aksi dan solusi tahun 2025.

Lenni Ika Wahyudiasti, selaku Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus dan didampingi Ruwia Purnama Adie selaku Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi menyampaikan bahwa tema Hari Pabean Imternasional tahun 2025 adalah “Customs Delivering on its Commitment to Efficiency, Security, and Prosperity,”

Dengan tema tersebut, WCO bermaksud mendedikasikan tahun 2025 untuk bea cukai dalam mewujudkan komitmennya terhadap efisiensi, keamanan, dan kesejahteraan.

Komitmen terhadap efisiensi diantaranya dengan menjaga semangat perbaikan terus-menerus untuk semakin menyempurnakan sistem dan prosedur guna kemudahan dan kecepatan pelayanan serta efektivitas pengawasan.

Komitmen terhadap keamanan merupakan manifestasi fungsi Bea Cukai sebagai community protector, seperti pencegahan masuknya barang-barang terlarang ke dalam wilayah Indonesia, pencegahan penyelundupan flora fauna langka dan benda bersejarah ke luar negeri, serta pemberantasan peredaran rokok ilegal.

Sementara komitmen terhadap kesejahteraan diaplikasikan pada fungsi Bea Cukai sebagai trade facilitator dan industrial assistance yang mana di antara tujuannya supaya industri dalam negeri terjaga going concern-nya sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menyerap makin banyak tenaga kerja, mengurangi pengangguran, dan membantu masyarakat mencapai taraf hidup yang makin baik. Mengingat pentingnya eksistensi Bea Cukai di setiap negara, setiap 26 Januari diperingati Hari Pabean Internasional (HPI; International Customs Day) guna mengapresiasi peranan institusi pabean seluruh dunia,

Meningkatkan kerja sama antar negara di bidang kepabeanan dan cukai, serta sebagai momentum edukasi berbagai hal mengenai ketentuan kepabeanan dan cukai; baik untuk internal insan bea cukai maupun bagi masyarakat luas. Berdasarkan catatan sejarah, 26 Januari 1953 merupakan tonggak dikukuhkannya Customs Cooperation Council (CCC) yang kemudian diubah namanya menjadi World Customs Organization (WCO).

Berkantor pusat di Brussel, Belgia, WCO yang merupakan organisasi antarpemerintah memainkan peranan strategis dibidang perdagangan internasional dan pengendalian lalu lintas barang yang melewati perbatasan negara
Selanjutnya Lenni Ika Wahyudiasti, selaku Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus menyampaikan bahwa Penerimaan negara yang berhasil dihimpun Bea Cukai Kudus pada Tahun Anggaran 2024 dari target Rp42,84 triliun tercapai Rp 43,09 triliun atau 100,58%.

Capaian kinerja penerimaan ini berkontribusi sebesar 71,33% dari total realisasi penerimaan Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY atau 14,35% dari total realisasi penerimaan Bea Cukai secara nasional. Dibidang penindakan, 164 kasus di bidang cukai dengan berbagai modus berhasil diungkap dengan jumlah barang bukti rokok ilegal sebanyak 22,10 juta batang yang diperkirakan bernilai Rp 30,46 miliar dengan potensi kerugian negara sebesar Rp21,18 miliar.

Sementara dalam kinerja penyidikan, terdapat 10 kasus tindak pidana di bidang cukai yang dilakukan penyidikan dan semuanya telah dinyatakan lengkap (P21) oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) di wilayah kerja Bea Cukai Kudus. Selain itu, dalam upaya pemulihan potensi penerimaan negara akibat adanya pelanggaran di bidang cukai, telah diterbitkan keputusan terkait Restorative Justice atau Ultimum Remidium (UR) dengan jumlah Rp 2,25 miliar atas 10 perkara.

”Pengenaan UR merupakan pelaksanaan amanah dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 237/PMK.04/2022 tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai. Dalam penegakan hukum di bidang cukai, khususnya pemberantasan peredaran rokok ilegal,

Bea Cukai Kudus tidak pernah berkompromi dan tidak tebang pilih. Bea Cukai Kudus pernah menindak pabrikan atau pemilik usaha rokok ilegal; tidak hanya menangkap kurir atau sopir yang terlibat. Setiap pelaku yang terlibat selalu diberi kesempatan untuk menyelesaikan pelanggaran melalui mekanisme UR atau dilakukan penyidikan. Dalam hal ini ada pelaku yang memilih UR dan ada yang memilih jalur penyidikan hingga persidangan.

UR sebagai sanksi administratif berupa denda besarnya tiga kali dari nilai cukai yang seharusnya dibayar dalam hal pelanggaran masih berada pada tahap penelitian. Sedangkan jika telah masuk tahap penyidikan, UR sebagai sanksi administrative berupa denda besarnya empat kali dari nilai cukai yang seharusnya dibayar. Dalam penjelasan Pasal 64 ayat (2) UU HPP, sanksi administratif berupa denda dari nilai cukai yang seharusnya dibayar dinilai cukup memberikan efek jera dan merupakan wujud keseimbangan antara restorative justice dan fiscal recovery.

Restorative justice adalah pendekatan penegakan hukum yang lebih mengutamakan pemulihan hak-hak atau kondisi korban, di mana dalam tindak pidana di bidang cukai yang menjadi korban adalah negara karena negara kehilangan haknya, yaitu penerimaan di bidang cukai. Dari sini dapat dipahami bersama bahwa UR bukanlah biaya jual beli hukum antara pelaku dengan Bea Cukai!” tegas Ika.

Terkait rokok-rokok ilegal yang diamankan dan telah ditetapkan statusnya sebagai Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) beserta peruntukannya, sepanjang tahun 2024 Bea Cukai Kudus melaksanakan empat kali kegiatan pemusnahan. Pertama, pada 21 Februari 2024 sebanyak 6,42 juta batang rokok ilegal senilai Rp7,69 miliar dimusnahkan di halaman Kantor Bea Cukai Kudus. Kemudian pada 17 Mei 2024 sebanyak 11,25 juta batang rokok ilegal dan 30 Liter Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) senilai Rp14,14 miliar dimusnahkan di Pendopo Kantor Bupati Jepara. Selanjutnya pada 21 November 2024 sebanyak 6,09 juta batang rokok ilegal dan 96 Liter MMEA senilai Rp7,72 miliar dimusnahkan lagi di halaman Kantor Bea Cukai Kudus. Terakhir pada 4 Desember 2024 sebanyak 5,64 juta batang rokok ilegal dengan nilai Rp 7,74 miliar dimusnahkan di halaman Pendopo Kabupaten Kudus.

Kegiatan pemusnahan rokok ilegal tersebut menjadi salah satu bukti komitmen Bea Cukai Kudus bersama jajaran aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam upaya pemberantasan rokok ilegal serta optimalisasi penerimaan negara di bidang cukai.Bea Cukai Kudus mengakui bahwa seluruh keberhasilan yang diraihnya pada 2024 tidak terlepas dari dukungan dan juga saran kritik para mitra kerja yang diimplementasikan melalui Survei Kepuasan Pengguna Jasa (SKPJ) yang dilakukan secara rutin setiap tahun oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap Triwulan; yang dimulai pada Triwulan II Tahun 2024. Dalam SKPJ 2024 Bea Cukai Kudus meraih hasil 3,63 dari skala nilai indeks 4, dimana nilai indeks tersebut termasuk dalam kategori sangat puas. Kemudian SKM 2024 Triwulan II hasilnya 3,53 dari skala 4, Triwulan III hasilnya 3,57 dari skala 4, dan pada Triwulan IV hasilnya 3,59 dari skala 4.

Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya juga ucapan terima kasih kepada seluruh mitra kerja, yaitu jajaran Kejaksaan, Pengadilan, TNI, Kepolisian, Pemerintah Kabupaten, dan para insan media atas dukungannya bersinergi dan berkolaborasi dalam upaya penegakan hukum serta edukasi kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan pemberitaan di bidang kepabeanan dan cukai,” Sebagai wujud Korsa, Loyal, Inisiatif, Korektif, dan Jujur adalah Sikap Dasar Pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus yang merupakan standar perilaku dan semangat bagi setiap pegawai Bea Cukai. Sikap ini sebagai wujud nyata pelaksanaan tugas pelayanan dan pengawasan di bidang cukai pungkas Ika.

Untuk Tahun Anggaran 2025 ini, Bea Cukai Kudus ditarget mengumpulkan penerimaan negara sebanyak Rp 48,025 triliun. Capaian penerimaan yang diperoleh Bea Cukai Kudus nantinya menjadi komponen utama perhitungan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang merupakan bagian transfer dari APBN ke daerah masuk menjadi APBD,

Termasuk Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah mendapat alokasi dana. Untuk alokasi DBHCHT tahun 2025 sedang menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan nantinya akan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah untuk membiayai tiga bidang utama,” yaitu kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dan penegakan hukum di bidang cukai. Semakin bagus kinerja penerimaan Bea Cukai Kudus, semakin besar pula DBH CHT yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.”

Red/Dadan Ramadhan