Sulawesi Tengah, DN-II Insiden dugaan keracunan massal yang menimpa 157 siswa di Banggai Kepulauan, sebagai buntut dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG), adalah cermin kegagalan serius dalam tata kelola dan pengawasan pemerintah daerah. (18/9/2025).
Peristiwa ini tidak bisa dianggap remeh sebagai “alergi” biasa, melainkan harus dipandang sebagai krisis kesehatan publik yang menuntut pertanggungjawaban penuh.
“157 Siswa Korban, Bukan Sekadar Angka Statistik”
Klaim bahwa insiden ini disebabkan oleh alergi adalah narasi yang dangkal dan berusaha mengaburkan skala masalah. Keracunan massal, di mana puluhan anak harus dilarikan ke rumah sakit, bukanlah fenomena kebetulan. Ini adalah indikasi kuat adanya malpraktik—baik dalam pengadaan bahan baku, proses persiapan, maupun distribusi makanan. Makanan yang seharusnya menyehatkan kini justru menjadi ancaman.
Kami mendesak Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk tidak lagi menenangkan publik dengan narasi yang tidak berdasar. Fokus tidak seharusnya pada jumlah siswa yang sudah dipulangkan, melainkan pada akar masalah: mengapa bencana ini bisa terjadi dan siapa yang bertanggung jawab? Setiap siswa yang menjadi korban adalah bukti nyata bahwa program yang seharusnya bermanfaat justru membahayakan.
Penyelidikan Menyeluruh, Bukan Sekadar Janji Kosong
Janji “penanganan maksimal” dan “observasi 1×24 jam” tidak akan cukup untuk memulihkan kepercayaan publik. Yang dibutuhkan saat ini adalah tindakan konkret dan transparan yang sesuai dengan etika pemerintahan yang baik. Kami menuntut:
Penyelidikan Kriminal: Pihak berwenang, khususnya kepolisian, harus segera memulai investigasi mendalam. Tujuannya adalah mengidentifikasi pihak-pihak yang lalai atau sengaja melanggar standar kesehatan dan keamanan pangan. Ini termasuk vendor penyedia makanan dan pihak-pihak di birokrasi yang bertanggung jawab atas pengawasan.
Audit Publik Transparan: Seluruh alokasi anggaran dan proses pengadaan program MBG harus diaudit secara menyeluruh. Hasilnya wajib dipublikasikan kepada masyarakat. Ini adalah langkah krusial untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan dana publik yang berujung pada penyediaan makanan berkualitas rendah.
Akuntabilitas Pejabat: Pejabat yang terbukti lalai atau terlibat dalam skandal ini harus dicopot dari jabatannya dan diproses secara hukum.
Sebagai pilar keempat demokrasi, pers berkewajiban untuk menyoroti ketidakberesan dan mendesak akuntabilitas. Kami menolak narasi yang menganggap insiden ini sebagai kesialan semata. Ini adalah isu pelanggaran hak-hak anak atas kesehatan dan keamanan. Kami akan terus mengawalnya hingga semua fakta terungkap dan pertanggungjawaban penuh diberikan.
Masyarakat Banggai Kepulauan berhak mendapatkan program yang aman dan pemimpin yang dapat dipercaya.
Tim Red
About the Author
Eksplorasi konten lain dari
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
