BREBES, Bumiayu, DN-II Musibah banjir besar kembali melanda Desa Kemarutan, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, pada Sabtu sore, 8 November 2025. Terulangnya bencana ini bukan sekadar insiden cuaca, melainkan bukti nyata kegagalan penanganan kerusakan lingkungan dan hutan di kawasan Brebes Selatan, yang merupakan daerah hulu vital bagi Sungai Pemali dan sekitarnya.
Air dilaporkan meluap signifikan, khususnya di titik depan Musala Nurul Huda, hingga menjangkau dan merendam area persawahan di sekitarnya. Kejadian ini menegaskan kembali ancaman siklus tahunan yang terus menghantui warga setempat.
Pampera: Bencana Ini Alarm Keras, Tagih Keseriusan Pemkab
Menanggapi bencana ini, Lembaga Swadaya Masyarakat Penggerak dan Pemerhati Lingkungan (LSM Pampera) segera merespons dengan menagih janji dan tindak lanjut konkret dari Pemerintah Kabupaten Brebes, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Pampera mengingatkan kembali pembahasan dua bulan lalu terkait solusi jangka panjang penanggulangan longsor, banjir, dan krisis air yang terus berulang.
”Banjir besar yang terjadi hari ini adalah alarm paling keras! Kerusakan hutan di kawasan hulu, seperti di sekitar Bumiayu dan Paguyangan, sudah pada titik kritis,” tegas M. Jamil, Koordinator LSM Pampera, pada Minggu (9/11/2025). “Bencana tahunan ini terus merugikan ribuan jiwa dan menjadi keprihatinan serius bagi warga Brebes.”
Fokus Kritik: Inkonsistensi Janji Kepala DLH Terkait KLHK
Jamil secara khusus menyoroti adanya inkonsistensi dan kelambatan birokrasi dalam implementasi solusi yang telah disepakati, dengan fokus pada Kepala DLH Brebes.
Menurut Jamil, solusi fundamental jangka panjang yang didorong Pampera adalah percepatan usulan Rencana Taman Nasional untuk restorasi dan perlindungan hutan hulu secara strategis.
”Sebulan yang lalu, kami sudah meminta surat pengantar resmi dari Pemkab Brebes untuk audiensi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) guna mempercepat proses usulan Taman Nasional ini. Kepala DLH berjanji akan mengantar surat itu sendiri,” ungkapnya.
”Faktanya, hingga banjir besar ini terjadi hari ini, surat tersebut belum juga dikirimkan. Kami menuntut transparansi dan akuntabilitas: Ada apa dan mengapa janji krusial ini terabaikan?” pungkas Jamil.
Desakan ke Bupati: Jangan Tunda Solusi Jangka Panjang
Pampera mendesak Pemerintah Kabupaten Brebes agar tidak menunda lagi langkah percepatan implementasi usulan Taman Nasional sebagai upaya restorasi dan perlindungan hutan hulu yang bersifat fundamental dan strategis.
Harapan utama Pampera, Bupati Brebes dapat turun tangan langsung untuk memastikan bahwa rencana solusi jangka panjang ini, yang sangat krusial bagi keselamatan dan keberlangsungan hidup warga, segera ditindaklanjuti dan terbebas dari hambatan birokrasi.
Red
About the Author
Eksplorasi konten lain dari
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
