Palembang- 22-Nov-2026 detiknasional.id
Persidangan perkara dugaan korupsi pengondisian 10 paket proyek di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) serta Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) kembali mengungkap sejumlah fakta penting.
Dalam sidang kelima yang berlangsung di Pengadilan Negeri Palembang, Kamis (19/11/2026), Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri PALI menghadirkan enam orang saksi. Pemeriksaan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Pitriadi, SH, MH, tersebut menyoroti dugaan alur pembagian pekerjaan proyek, keterlibatan sejumlah pihak, hingga transaksi uang yang nilainya mencapai puluhan juta rupiah.
Nama yang menjadi perhatian dalam persidangan kali ini adalah Amir Mursan, Anggota DPRD dan Muhammad Budi Hoiru Anggota DPRD, Heru Pebrian. Keterangan ketiganya memunculkan sejumlah persoalan yang kemudian didalami secara intensif oleh majelis hakim, JPU, maupun penasihat hukum para terdakwa.
Perkara ini menjerat lima terdakwa, yakni Sephy Hendika, Ardi Ferdian, Arif Gunawan, Subela, dan Yusrizal. Tiga terdakwa pertama merupakan aparatur sipil negara (ASN), sedangkan dua lainnya berasal dari pihak swasta.
Enam saksi yang dihadirkan JPU terdiri dari Romy selaku pihak swasta, Zulkarnain selaku bendahara pengeluaran, Heru Pebrian yang berprofesi sebagai wartawan, dua anggota DPRD PALI yakni Muhammad Budi Hoiru dan Amir Mursan, serta mantan anggota DPRD PALI Zuliyardi Sopian.
JPU sebenarnya menjadwalkan pemeriksaan tujuh saksi. Namun, satu saksi dari pihak swasta berhalangan hadir. Pihak penasihat hukum terdakwa meminta agar saksi tersebut kembali dihadirkan pada persidangan lanjutan Jumat (20/11/2026).
Salah satu keterangan yang menarik perhatian datang dari saksi Romy, pelaksana pekerjaan pemasangan paving block melalui CV Nengkoda Jaya.
Di hadapan majelis hakim, Romy mengakui bahwa pekerjaan tersebut diperoleh melalui Yusrizal. Ia menyebut terdapat kesepakatan pembayaran sebesar 15 persen kepada Yusrizal agar mendapatkan pekerjaan proyek.
Romy juga mengungkapkan bahwa dokumen penawaran pekerjaan tidak disiapkan sendiri, melainkan dibuat oleh seseorang bernama Putra dari lingkungan dinas. Ia mengaku hanya dilibatkan dalam pelaksanaan pekerjaan, sementara urusan administrasi dan dokumen penawaran ditangani orang dalam dinas.
Dalam keterangannya, Romy menyebut nilai kontrak pekerjaan sekitar Rp199 juta. Ia juga mengakui pernah menyerahkan uang tunai sebesar Rp2 juta kepada Ardi setelah pekerjaan selesai.
Pengakuan tersebut menjadi perhatian majelis hakim dan penasihat hukum terdakwa. Romy menyatakan mengetahui Ardi melalui Yusrizal. Ia juga mengungkapkan bahwa setelah pekerjaan diperiksa aparat penegak hukum dan muncul persoalan dugaan kerugian negara, dirinya sempat mengembalikan uang terkait pekerjaan tersebut.
Keterangan Romy membuka ruang pendalaman mengenai mekanisme mendapatkan proyek, pembagian pekerjaan, penyusunan dokumen penawaran, serta hubungan antara pelaksana, pihak swasta, dan pejabat di lingkungan dinas.
Perhatian berikutnya tertuju kepada Muhammad Budi Hoiru. Anggota DPRD PALI tersebut diperiksa mengenai enam kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD dan masuk ke Dinas Perkim.
Dalam persidangan, Budi mengakui mengetahui adanya enam kegiatan yang berkaitan dengan Pokir. Namun, ketika ditanya siapa pejabat pembuat komitmen (PPK) yang menangani kegiatan tersebut, ia mengaku tidak mengetahuinya.
“Kurang tahu kalau kepala PPK-nya,” ujar Budi.
Ia juga membantah pernah menerima uang dari enam kegiatan tersebut. ” Tidak,” jawabnya ketika ditanya mengenai penerimaan uang dari kegiatan dimaksud.
Budi bahkan mengungkapkan kekecewaannya terhadap pelaksanaan enam kegiatan tersebut. “Terus terang saya sama sekali merasa kecewa terhadap enam kegiatan ini,” ungkapnya.
Namun, pemeriksaan menjadi lebih menarik ketika hakim dan JPU mendalami komunikasi Budi dengan Ardi maupun pihak lain terkait pelaksanaan proyek.
Budi membantah pernah menghubungi Ardi untuk membahas pengondisian proyek. Ia juga membantah pernah menghubungi Sephy Hendika dan Ardi untuk membicarakan Pokir sebagaimana yang dipersoalkan dalam perkara tersebut.
Padahal, dalam dokumen pemeriksaan penyidik Kejari PALI, khususnya poin 16, terdapat keterangan mengenai komunikasi antara Budi dan Ardi. Sementara pada poin 18, tercantum keterangan bahwa Budi pernah menghubungi Heru Pebrian dan memintanya mengecek pekerjaan di Dinas Perkim.
Perbedaan antara keterangan dalam BAP dan pernyataan di persidangan inilah yang menjadi salah satu persoalan penting dalam pemeriksaan. Budi juga membantah keterangan yang sebelumnya disampaikan saksi lain mengenai dugaan dirinya sebagai pihak yang mengondisikan proyek.
Heru Pebrian pun menjadi salah satu pusat perhatian dalam persidangan. Ia mengakui pernah diminta Muhammad Budi Hoiru untuk mengecek keberadaan pekerjaan proyek di Dinas Perkim PALI.
Heru menerangkan bahwa dirinya mendatangi kantor Dinas Perkim dan menemui Ardi untuk memastikan apakah proyek tersebut benar-benar ada.
Menurut keterangannya, Ardi membenarkan keberadaan proyek tersebut. Setelah itu, Heru menawarkan pekerjaan kepada Yusrizal dan Yusrizal bersedia mengerjakannya.
Dalam pemeriksaan lebih lanjut, Heru mengungkapkan pernah menerima uang dari Yusrizal dengan total Rp75 juta. Transaksi tersebut disebut berlangsung dua kali, yakni Rp40 juta dan Rp35 juta. Namun, dalam bagian lain pemeriksaan, muncul penyebutan pembagian Rp30 juta dan Rp45 juta.
Ketika majelis hakim mendalami tujuan pemberian uang tersebut, Heru beberapa kali menjawab lupa. Hakim kemudian menyoroti perbedaan keterangannya dengan BAP penyidik. Setelah didesak mengenai asal-usul dan tujuan uang, Heru menyebut uang tersebut sebagai pinjaman atau utang.
“Saya utang,” demikian jawaban Heru di hadapan majelis hakim.
Penasihat hukum terdakwa kemudian menanggapi keterangan tersebut dengan menyatakan akan menagih dan meminta agar utang tersebut dibayarkan.
Tidak berhenti di situ, hakim juga mendalami hubungan Heru dengan pekerjaan proyek yang disebut berasal dari Muhammad Budi Hoiru dan Amir Mursan. Heru menerangkan pernah mendapatkan pekerjaan dari kedua anggota DPRD tersebut, kemudian pekerjaan itu diteruskan kepada Yusrizal untuk dilaksanakan.
Ia menyebut salah satu pekerjaan berupa pemasangan paving block di Desa Prambatan, sementara pekerjaan lainnya berkaitan dengan kegiatan yang disebut berasal dari Pokir.
Pemeriksaan terhadap Amir Mursan juga menjadi perhatian dalam persidangan. Ketika ditanya mengenai keterangan Heru Pebrian yang menyebut adanya pekerjaan yang berasal darinya, Amir Mursan membantah kalau dua paket pekerjaan tersebut merupakan Pokir miliknya sebagaimana yang dipersoalkan.
Ia menerangkan bahwa dua kegiatan tersebut bukan pokir, itu diperolehnya dari seseorang yang dia sebut Asgi. Amir juga membantah menerima keuntungan dari pekerjaan tersebut.
“Saya tidak mendapatkan keuntungan,” tegasnya.
Penasihat hukum terdakwa Subela turut mendalami hubungan Amir dengan enam proyek yang dikerjakan Subela. Dalam pemeriksaan tersebut, persoalan keterkaitan Amir dengan pekerjaan yang menjadi objek perkara kembali dipertanyakan.
Keterangan Amir dan Heru mengenai asal-usul pekerjaan menjadi salah satu bagian yang memerlukan pendalaman, terutama terkait proses penawaran, penunjukan pelaksana, serta hubungan antara pihak yang memberikan pekerjaan dan pihak yang mengerjakannya.
Saksi Zulkarnain, bendahara pengeluaran, memberikan keterangan mengenai administrasi pembayaran sejumlah pekerjaan. Ia menyebut beberapa kegiatan, antara lain pembangunan lingkungan Desa Prambatan, pembangunan drainase Raman Mulya, serta pekerjaan drainase di Tempirai dan wilayah Betung.
Zulkarnain mengaku mengetahui pekerjaan tersebut menggunakan CV Nengkoda. Namun, ia tidak mengetahui bahwa pekerjaan itu dikerjakan oleh Subela.
Menurut keterangannya, dokumen yang diserahkan Yusrizal merupakan berkas penagihan CV Nengkoda. Berkas tersebut kemudian diteruskan kepada PPK untuk mendapatkan tanda tangan sebelum proses pencairan dilanjutkan.
Ia menjelaskan bahwa dalam satu kegiatan terdapat tiga kali pencairan.
Saat ditanya penasihat hukum terdakwa, Zulkarnain menerangkan bahwa dirinya melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Apabila berkas dinyatakan lengkap, dokumen diteruskan ke BPKAD. Apabila belum lengkap, berkas dikembalikan kepada PPTK untuk diperbaiki.
Saksi lainnya, Zuliyardi Sopian, mantan anggota DPRD PALI, menerangkan bahwa dirinya pernah mengusulkan kegiatan pembangunan jalan setapak di Desa Tempirai Induk dan Tempirai Selatan.
Ia mengaku pernah dihubungi Ardi terkait kegiatan tersebut dan menyatakan menyetujui pembahasan pekerjaan. Namun, Zuliyardi membantah pernah menghubungi Yusrizal secara langsung. Ia menyebut komunikasi yang menghubungkan dirinya dengan Yusrizal dilakukan melalui seseorang bernama Saferi.
Dalam pemeriksaan, Zuliyardi juga mengakui pernah meminjam uang sebesar Rp20 juta. Ia menyebut masih terdapat sisa Rp5 juta yang telah dibayarnya sebesar Rp15 juta.
Di tengah pemeriksaan para saksi, terdakwa Ardi turut memberikan tanggapan. Ia menyatakan bahwa Budi pernah mengadakan rapat mengenai pekerjaan Pokir. Ardi juga membantah menerima uang sebagaimana keterangan yang disampaikan saksi Romy.
Perbedaan keterangan antara saksi, terdakwa, dan dokumen pemeriksaan penyidik menjadi perhatian majelis hakim.
Dalam persidangan tersebut, hakim berulang kali mengingatkan pentingnya konsistensi keterangan saksi, terutama ketika jawaban di ruang sidang berbeda dengan keterangan dalam BAP.
Menjelang akhir persidangan, Ketua Majelis Hakim Pitriadi menegaskan bahwa tidak menutup kemungkinan sejumlah saksi yang telah diperiksa akan kembali dipanggil dalam persidangan berikutnya.
Langkah tersebut diperlukan untuk mendalami berbagai keterangan yang dinilai belum terang, terutama apabila terdapat perbedaan antara keterangan dalam BAP penyidik dan pernyataan saksi di hadapan majelis hakim.
Hakim juga menyayangkan apabila saksi memberikan keterangan yang berubah-ubah, terlebih sebelum pemeriksaan dimulai seluruh saksi telah disumpah untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.
Perbedaan keterangan tersebut bukan persoalan sepele. Sebab, setiap kesaksian dapat menjadi bagian penting dalam mengungkap rangkaian peristiwa, hubungan antarpara pihak, serta aliran uang yang berkaitan dengan proyek yang sedang diadili.
Seluruh keterangan tersebut masih merupakan fakta dan pengakuan yang disampaikan dalam persidangan. Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana serta pertanggungjawaban masing-masing pihak sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim melalui putusan pengadilan.
Pewarta Hendri gradak
Eksplorasi konten lain dari Detiknasional.id
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

