Kaderisasi Inklusif Disabilitas: Gagasan Pembaruan Sistem Kaderisasi PMI
PESISIR BARAT, LAMPUNG detiknasional.id Kaderisasi merupakan jantung keberlanjutan sebuah organisasi, termasuk Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Dalam konteks pergerakan mahasiswa, proses ini tidak hanya berfungsi sebagai regenerasi struktural, tetapi juga menjadi arena pembentukan karakter, ideologi, kemampuan analitis, dan kepemimpinan kader—termasuk kepemimpinan perempuan.
Melalui kaderisasi, organisasi membangun fondasi kader yang berkomitmen pada nilai-nilai keadilan sosial dan perjuangan kesetaraan gender. Hal ini menjadi semakin krusial mengingat kompleksitas persoalan yang terus berkembang di berbagai ranah kehidupan sosial, politik, maupun akademik.
Demikian disampaikan oleh Ketua Pengurus Cabang (PC) PMII Pesisir Barat, Lampung, Rengga Jean Miske, dalam gagasannya mengenai pembaruan sistem kaderisasi organisasi. Menurutnya, dinamika sosial di era kontemporer menuntut sistem kaderisasi yang adaptif dan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam.
”Salah satu tuntutan zaman yang semakin kuat adalah hadirnya paradigma inklusivitas, terutama pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Inklusivitas menjadi kebutuhan mendesak karena kelompok penyandang disabilitas bukanlah kelompok marginal yang dapat diabaikan, melainkan bagian integral dari masyarakat yang memiliki hak setara untuk berkembang, berpartisipasi, dan memimpin,” ujar Rengga.
Dalam konteks tersebut, Rengga menilai sistem kaderisasi PMII perlu dibaca kembali dan dipetakan ulang agar mampu menjangkau kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan.
Rengga menyoroti bahwa kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas, masih menghadapi berbagai hambatan yang membuat mereka sulit mengakses ruang kaderisasi secara setara. Hambatan tersebut terbagi ke dalam tiga aspek utama:
Keterbatasan serta ketidaksediaan aksesibilitas fisik maupun akses informasi yang ramah disabilitas.
Masih mengakarnya stigma, stereotip negatif, serta bias gender di tengah lingkungan sosial maupun organisasi.
Minimnya dukungan lingkungan sekitar serta kurangnya sistem pendampingan yang memadai bagi penyandang disabilitas.
”Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa sistem kaderisasi yang bersifat seragam dan tidak adaptif berpotensi mengabaikan kebutuhan kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas,” tegasnya.
Lebih jauh lagi, Rengga menjelaskan bahwa posisi penyandang disabilitas kerap dihadapkan pada kerentanan berlapis (intersectional vulnerability). Mereka sering dipandang tidak mampu, tidak berdaya, hingga dianggap sebagai beban sosial. Kondisi ini menjadi semakin kompleks ketika mereka tidak diberikan ruang dan kesempatan yang memadai untuk mengembangkan kapasitas diri secara optimal, di samping kebutuhan akan perlindungan yang lebih intensif.
Di sisi lain, PMII memiliki mandat moral dan ideologis untuk memperjuangkan keadilan serta membuka ruang pemberdayaan yang setara bagi seluruh anggota dan kader tanpa terkecuali. Jika kaderisasi ingin benar-benar menjadi ruang berproses yang inklusif dan memberdayakan, organisasi harus berani membuka diri terhadap perubahan pendekatan dan menjamin keterlibatan penuh penyandang disabilitas di seluruh tahapannya.
”Dengan demikian, memperluas akses kaderisasi bagi penyandang disabilitas bukan sekadar isu teknis penyediaan fasilitas fisik semata, melainkan bagian dari perjuangan panjang menuju keadilan sosial dan pemanusiaan yang utuh,” pungkas Rengga.
(Redaksi: Udin)
Eksplorasi konten lain dari Detiknasional.id
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
