RIAU, DN-II Dugaan skandal keuangan mencuat di tubuh SMK Al-Fitrah Desa Balung tahun ajaran 2024/2025. Kepala sekolah diduga “menggelembungkan” data jumlah siswa demi meraup anggaran BOSDA ratusan juta rupiah.
Dari data riil hanya 21 siswa, mendadak dicatat menjadi 70 siswa. Selisih 49 siswa fiktif inilah yang menjadi sorotan Dinas Pendidikan Riau. Dengan alokasi Rp1.600.000 per siswa, total anggaran BOSDA seharusnya mencapai Rp112 juta. Namun, jika dihitung dari data fiktif, Rp78,4 juta diduga raib entah ke mana.
“Kalau data tidak diperbaiki hingga 31 Agustus, potongannya 20%. Kalau sampai September masih tidak diperbaiki, akan dipotong 30%. Dan kalau tetap bandel, jangan harap BOSDA dicairkan tahun depan,” tegas seorang staf Dinas Pendidikan Riau yang enggan disebutkan namanya.
Ironisnya, dana BOSDA Rp54 juta sudah dicairkan tahun ini, namun pertanggungjawabannya masih gelap. Pihak Dinas menegaskan bahwa BOSDA seharusnya dipakai untuk meringankan beban orang tua siswa, meningkatkan mutu pendidikan, bukan jadi “ladang bancakan” pejabat sekolah.
Saat dikonfirmasi, Ketua Yayasan SMK Al-Fitrah justru angkat tangan. “Saya tidak tahu-menahu soal anggaran, sebab tidak pernah dilibatkan,” tegasnya.
Sementara itu, mantan Kepala Sekolah Siirman berdalih dana BOS sudah dipakai untuk gaji guru, ATK, listrik, hingga iuran MKKS. Namun ketika ditanya soal dugaan manipulasi data siswa, jawabannya makin janggal: “Bukan kami yang memasukkan, tapi sistem.”
Pertanyaannya, apakah sistem bisa seenaknya menggandakan siswa tanpa ada campur tangan manusia?
Kasus ini kini jadi bola panas di lingkungan Dinas Pendidikan Riau, publik menunggu tindak lanjut apakah praktik busuk ini akan benar-benar dibongkar, atau justru kembali “masuk angin”. Tim
About the Author
Eksplorasi konten lain dari
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
