Brebes, DN-II Di tengah semarak perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, para wartawan di Kabupaten Brebes menyuarakan sebuah pesan penting: kemerdekaan pers adalah pilar utama kemerdekaan rakyat. Lebih dari sekadar hak untuk berbicara, ini adalah kewajiban untuk menghasilkan karya jurnalistik yang bertanggung jawab.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Brebes, Eko Saputro, menegaskan bahwa kemerdekaan sejati tak bisa hanya dirayakan melalui simbol dan seremoni.
Ia harus dijaga melalui kerja yang penuh tanggung jawab, terutama oleh media yang menghasilkan karya jurnalistik yang jujur, akurat, dan berpihak pada kepentingan publik.
“Media harus menjadi penjaga nilai-nilai kemerdekaan, bukan sekadar penyampai informasi. Kemerdekaan pers adalah ruang hidup bagi suara rakyat. Jika ruang itu tercemar oleh kepentingan pribadi atau praktik tidak etis, maka demokrasi ikut terancam,” ujarnya.
Perjuangan Melawan Oknum dan Jurnalisme Tanpa Karya
Di balik semangat perayaan, para wartawan Brebes juga menyuarakan kekhawatiran atas maraknya oknum yang mengaku sebagai wartawan, namun tidak menjalankan fungsi jurnalistiknya. Mereka datang ke ruang publik dengan atribut pers, namun tanpa tanggung jawab. Mereka sekadar hadir, meminta suguhan, memotret seadanya, lalu pergi tanpa meninggalkan jejak karya. Fenomena ini bukan hanya masalah etika, melainkan juga mempertaruhkan kepercayaan publik.
Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Brebes, Dedy Agustian (Gusti), menegaskan bahwa profesi wartawan adalah panggilan untuk kepentingan publik, bukan sarana mencari keuntungan pribadi dengan menyalahgunakan identitas pers untuk memeras, menakut-nakuti, atau mencemarkan nama baik profesi.
“Tanyakan karya jurnalistiknya. Jangan hanya percaya pada kartu anggota (KTA). Wartawan bukanlah profesi yang diakui hanya lewat kartu, melainkan harus dibuktikan lewat kerja, lewat tulisan, dan lewat karya jurnalistik,” tegasnya.
Gusti menambahkan, tugas wartawan jauh melampaui rutinitas mengutip pernyataan atau mengadu domba antar narasumber. Di tengah derasnya arus informasi dan kaburnya batas antara fakta dan opini, wartawan dituntut untuk turun langsung ke lapangan, melakukan klarifikasi, verifikasi, dan menyajikan informasi yang akurat dan berimbang.
“Di era banjir informasi media sosial, wartawan yang malas klarifikasi dan verifikasi justru berisiko menjadi alat penyebar kebingungan,” ujar Gusti.
Ia juga menegaskan bahwa kemerdekaan pers bukanlah hadiah dari reformasi, melainkan fondasi utama demokrasi yang harus terus diperjuangkan.
Kemerdekaan Pers Bukan Bonus, Tapi Pondasi Demokrasi
Gusti menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa peringatan kemerdekaan tahun ini menjadi pengingat bahwa tugas wartawan bukan hanya menyampaikan apa yang dikatakan, tetapi juga mencari tahu apa yang tidak dikatakan. “Bukan hanya mengutip, tetapi menguji. Bukan hanya hadir, tetapi hadir dengan tanggung jawab,” pungkasnya.
Red
About the Author
Eksplorasi konten lain dari
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
