Palembang,–detiknasional.id Dugaan korupsi pembebasan lahan proyek Kolam Retensi Simpang Bandara, Palembang, memasuki babak baru.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berinisial Eni Antalusi telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Selatan.
Sebelumnya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumsel menyatakan pembayaran pembebasan lahan senilai Rp39,8 miliar sebagai kerugian total atau total loss.
Kasus ini menyisakan persoalan mendasar: bagaimana anggaran puluhan miliar rupiah bisa digunakan untuk membebaskan lahan yang menurut hasil audit investigasi BPKP merupakan kawasan konservasi milik negara yang tidak boleh diperjualbelikan.
Korwas Investigasi II BPKP Sumsel, Ahmad Fauzi, mengungkapkan audit investigasi dilakukan atas permintaan Polda Sumsel. Laporan audit tersebut telah rampung pada 11 Oktober 2024 dan disampaikan melalui Deputi Investigasi BPKP Pusat sebelum diteruskan kepada Bareskrim dan Polda Sumsel.
“Prinsipnya, setiap pengeluaran negara harus memberi manfaat. Jika tidak, maka dikategorikan total loss,” ujar Fauzi dalam konferensi pers, Senin (15/9/2025).
Menurut dia, lahan yang menjadi objek pembebasan masuk dalam kawasan konservasi berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Status tersebut menjadi dasar BPKP menyimpulkan seluruh pembayaran sebesar Rp39,8 miliar tidak memberikan manfaat bagi negara.
“Jadi, seluruh pembayaran Rp39,8 miliar itu merugikan negara,” tegasnya.
PPK Eni Antalusi Masuk Daftar Tersangka
Penyidikan perkara tersebut kini bergerak di Polda Sumsel.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel, Kombes Pol Rony Bonic, mengonfirmasi penyidik telah menetapkan PPK Eni Antalusi sebagai tersangka.
Berkas perkara tersangka juga telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) melalui mekanisme Tahap I.
“Untuk perkembangan, sudah dilakukan penetapan tersangka, yaitu PPK atas nama saudari Eni.
Berkas sudah dilakukan Tahap I dan masih dalam proses penelitian oleh JPU,” kata Rony Bonic.
Tahap I merupakan penyerahan berkas perkara untuk diteliti jaksa.
Penyidik masih menunggu hasil penelitian JPU guna mengetahui apakah berkas tersebut telah memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya.
Penetapan Eni Antalusi sebagai tersangka menjadi titik penting dalam pengusutan proyek kolam retensi yang semula ditujukan untuk mengendalikan banjir di Kota Palembang.
Namun, penetapan tersangka belum menjawab seluruh pertanyaan mengenai konstruksi dugaan korupsi, mekanisme pembebasan lahan, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran tersebut.
Proses Pengadaan Tanah Disorot
Dokumen pengadaan tanah proyek Kolam Retensi Simpang Bandara menunjukkan sejumlah tahapan telah dilalui.
Mulai dari studi kelayakan oleh CV Studio Reka Teknik, kajian sosial-ekonomi atau LARAP oleh CV Akurasi Azkadibah, hingga penilaian appraisal oleh KJPP Henricus Judi Adrianto.
Dalam proses penetapan ganti rugi, tercatat pula dua kali musyawarah dengan perubahan nilai dari Rp2,25 juta per meter persegi menjadi Rp995 ribu per meter persegi.
Sejumlah lembaga juga disebut telah melakukan pemeriksaan, di antaranya Kejaksaan Tinggi Sumsel, Polda Sumsel, BPKP, dan Inspektorat.
Meski tahapan administratif tersebut telah dilalui, hasil audit investigasi BPKP justru mengungkap potensi kerugian negara sebesar Rp39,8 miliar.
Persoalan ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dalam setiap tahapan pengadaan tanah, terutama terkait status legalitas dan kesesuaian tata ruang lahan yang dibebaskan.
Publik Menanti Pengusutan Menyeluruh
Dengan nilai kerugian negara yang mencapai Rp39,8 miliar dan penetapan PPK sebagai tersangka, pengusutan perkara ini menjadi perhatian publik.
Penyidik dituntut mengungkap secara terang proses pengadaan tanah, dasar penetapan ganti rugi, peran pihak-pihak yang terlibat, serta bagaimana pembayaran terhadap lahan kawasan konservasi dapat terjadi.
Perkara ini juga menjadi ujian bagi aparat penegak hukum dalam memastikan dugaan korupsi proyek infrastruktur pengendalian banjir tidak berhenti pada satu tersangka.
Kini, publik menunggu hasil penelitian JPU terhadap berkas perkara Eni Antalusi sekaligus perkembangan penyidikan untuk mengungkap secara utuh pertanggungjawaban atas dugaan kerugian negara Rp39,8 miliar tersebut.
Pewarta Hendri gradak
About the Author
Eksplorasi konten lain dari Detiknasional.id
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
